Persoalan Lurah Susan ternyata melebar kemana-mana setelah Mendagri angkat bicara dengan mengusulkan pada Jokowi bahwa Lurah Susan baiknya dipindah karena Lurah Susan dianggap tak pas memimpin wilayah Lenteng Agung. Persoalan yang sesungguhnya bukan masalah pelanggaran hukum, bukan persoalan pelanggaran konstitusi tapi persoalan yang cenderung dibuat-buat yaitu masalah 'beda agama'
Bagi Jokowi hal ini tidak masuk akal, Gubernur DKI jelas menolak usulan atasannya ini. Bagi Jokowi segala peraturan harus diterapkan dalam koridor konstitusi. Saat ditanya soal apakah setuju dengan usulan Mendagri untuk memindahkan Lurah Susan, Jokowi menjawab "Ndak, ndak. Tetap kita evaluasi, tapi tunggu enam bulan, ndak sekarang," ujarnya kepada wartawan di Balaikota, Jakarta, Jumat (27/9/2013) kemarin.
Bagi Jokowi penempatan Lurah Susan di Lenteng Agung sudah lewat proses yang ditentukan dalam alur kebijakan publik. Jokowi kuatir bila dirinya 'kalah' dengan tuntutan sebagian orang maka akan menjadi 'preseden' yang kurang baik sebab ukuran orang yang melayani kebijakan publik bukan agamanya tapi kemampuan dan keterampilannya dan dia selalu mengevaluasi sesuai ketentuan bukan karena tuntutan demo.
"Karena kalau setiap demo saya evaluasi, demo evaluasi, semua nanti demo minta ganti lurah dan camat, ya repot saya," tambah Jokowi.
No comments:
Post a Comment